PPh Final atas Jasa Konstruksi untuk Arsitek yang Terintegrasi dengan Kontraktor

Dalam industri konstruksi, skema "Design and Build" atau perencanaan yang terintegrasi dengan pelaksanaan merupakan model bisnis yang umum. Bagi arsitek yang bekerja dalam satu kesatuan kontrak dengan kontraktor (atau bertindak sebagai kontraktor sekaligus perencana), perlakuan pajaknya beralih dari PPh profesi biasa menjadi PPh Final Jasa Konstruksi.

Berikut adalah detail aspek pajak atas kontinjensi berdasarkan PP No. 9 Tahun 2022:

---

1. Klasifikasi Pajak: Satu Kontrak, Satu Tarif Final

Jika jasa desain (arsitektur) dan jasa pelaksanaan (kontraktor) berada dalam satu kontrak yang terintegrasi, maka seluruh nilai kontrak tersebut dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final.

Arsitek tidak lagi dihitung pajaknya menggunakan tarif progresif Pasal 17 atau Norma (NPPN), melainkan dipotong langsung dari nilai bruto kontrak.

2. Tarif Pajak Terintegrasi

Tarif yang dikenakan bergantung pada kualifikasi usaha yang dimiliki oleh entitas/individu tersebut:

Jenis Pekerjaan	Kualifikasi Usaha (SBU/SKK)	Tarif PPh Final
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Memiliki Sertifikat	2,65%
(Desain + Bangun)	Tidak Memiliki Sertifikat	4,0%

• Penting: Jika kontrak dipisah (kontrak desain sendiri dan kontrak bangun sendiri), maka bagian desain akan dikenakan tarif 3,5% (jika ber-SBU) dan bagian pembangunan dikenakan tarif 1,75% s.d. 2,65% (tergantung skala usaha).

---

3. Keunggulan Skema Terintegrasi (Design & Build)

Menggunakan PPh Final memberikan beberapa kepastian administratif bagi arsitek:

• Tanpa Perhitungan Biaya: Pajak dihitung dari nilai bruto kontrak. Anda tidak perlu membuktikan biaya operasional (seperti gaji drafter atau beli material) sebagai pengurang pajak di SPT Tahunan.

• Bukan Objek Pajak di SPT Tahunan: Penghasilan ini cukup dilaporkan di lampiran penghasilan final. Laba bersih yang Anda terima setelah dipotong pajak ini tidak akan menambah pajak terutang Anda di akhir tahun.

---

4. Aspek PPN 12% pada Proyek Terintegrasi

Karena pekerjaan ini merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), maka:

• Penerbitan Faktur Pajak: Wajib dilakukan berdasarkan termin pembayaran (uang muka, termin 1, 2, hingga retensi).

• DPP (Dasar Pengenaan Pajak): Adalah nilai penggantian bruto sebelum dipotong PPh Final.

• Pajak Masukan: Sebagai kontraktor, Anda bisa mengkreditkan PPN atas pembelian material bangunan, alat berat, atau sub-kontraktor spesialis untuk mengurangi PPN yang harus disetor.

---

5. Risiko Salah Klasifikasi (Warning)

DJP sering melakukan pengawasan terhadap arsitek yang mengaku sebagai pelaksana konstruksi terintegrasi namun tidak memiliki izin usaha konstruksi yang valid.

• Sertifikasi: Pastikan Anda memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi Terintegrasi.

• Izin Usaha: Jika Anda hanya memiliki izin praktik arsitek (STRA) tetapi melakukan pekerjaan pembangunan tanpa izin kontraktor, Anda berisiko dikenakan tarif tertinggi (4% s.d. 6%) dan potensi denda administrasi karena dianggap menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang sesuai.

---

Perbandingan Sederhana

Komponen	Arsitek Mandiri (Hanya Desain)	Terintegrasi (Design & Build)
Dasar Hukum	PPh Pasal 21 / 25	PPh Pasal 4 ayat (2) Final
Tarif Pajak	Progresif s.d. 35%	2,65% (Final)
Administrasi	Lapor biaya/norma di akhir tahun	Selesai saat pemotongan termin

---

Grounded Wisdom: Skema terintegrasi sangat menguntungkan dari sisi tarif (2,65% vs tarif progresif 35%). Namun, hal ini menuntut kerapian dokumentasi kontrak. Pastikan dalam kontrak tertulis dengan jelas bahwa pekerjaan meliputi "Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi" untuk mengamankan posisi Anda jika terjadi audit panduan pajak litigasi.